JAMBI, Kabar Berita Jambi – Bermula ditemukannya emas hitam di setiap kabupaten yang di sepanjang aliran sungai batang hari, diduga disinilah asal muasal terjadinya bencana yang menimpa. Mungkin ini sebagai bentuk dari karma akibat dari keserakahan manusia yang kemaruk dengan gemerlapnya duniawi, bagaimana tidak jembatan penghubung yang dibangun pada era zaman pemerintahan Presiden Suharto ini sebelumnya tidak dirancang untuk lalu lintas kapal yang bermuatan batu bara sekarang ini menjadi sarana Vital untuk menghilirkan emas hitam tersebut dari tambang ke pelabuhan stock pile yang ada di Talang Duku yang nantinya dimuat kembali ke armada tongkang yang lebih besar yang akan dibawa ke daerah lain atau pun di transhipment ke kapal – kapal besar di ambang luar untuk dibawa ke negara lain.
Seharusnya pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dishub Propinsi Jambi harus bijak dalam aturan maupun pengawasan, harus jeli dan teliti untuk menyikapi situasi yang ada, sesuai aturan yang ada dan ditunjang dengan keadaan alamnya kapal tongkang yang berlayar ke daerah huluan itu dibatasi maximum 210 fit setara muatan 2500 metrik ton.
Karena sesuai dengan bentang tiang jembatan yang hanya lebarnya 40 meter maka seharusnya kapal tongkang itu harus kurang dari separuh lebarnya jembatan supaya masih tersisa space 10 meter kiri dan kanan, mengingat derasnya arus tatkala air banjir.
Sementara diduga terdapat kapal yang naik itu lebih dari 230 bahkan ada yang 270 ft dengan muatan 6500 metrik ton, ini bisa dibayangkan bagaimana dampaknya kalau tongkang sebesar ini dengan muatan penuh menghantam jembatan, dipastikan jembatan itu akan roboh dan hanyut bersama derasnya arus sungai.
Dalam hal ini siapa yang disalahkan ? Oknum pemegang kekuasaan yang tidak teliti dan kurang bijak dalam mengambil keputusan harus bertanggung jawab. Dishub Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab atas pelayaran yang diberi mandat oleh Kementrian Perhubungan juga seharusnya bersikap lebih jeli dalam mengambil tindakan atau pun keputusan segera mungkin untuk menyikapi hal ini sebelum jembatan yang menjadi fasilitas negara dan masyarakat yang menjadi penghubung antar kota maupun provinsi ini rusak serta sesegera mungkin untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah diterbitkan.
Dishub sebagai penanggung jawab keseluruhan alur sungai dari Talang Duku ke huluan harus turun tangan lansung ke lapangan mengadakan pengecekan kelaik lautnya semua kapal yang berlayar ke huluan baik fisik kapal, document kapal dan tongkang termasuk document crew apakah semua sesuai dengan aturan dan hukum perkapalan atau tidaknya.
Diduga lebih dari separuh kapal yang berlayar ke huluan tidak mempunyai SPB alias surat pemberitahuan berlayar, Dishub harus mengetahui hal ini dan segera bertindak tegas agar tidak terjadi kembali kerusakan fasilitas negara maupun harta benda. Tidak bisa dibayangkan jika jembatan Aur duri satu yang sering macet dan ratusan kendaraan berada di atas sana tiba – tiba terjun ke sungai dihantam tongkang yang berkapasitas besar, ini akan menjadi berita viral yang menyisakan penyesalan dan rasa berdosa karena tidak segara mengatasi kesalahan yang ada.
Contoh kecil saja kita lihat ketika tongkang yang besar itu setelah dimuat kemudian turun dan kandas apa yang terjadi semua kegiatan terhenti, kapal lain yang dari atas tak bisa turun yang di bawah tak bisa naik, apalagi jika tongkang besar ini menghantam jembatan bisa kitabayangkan apa akibatnya, untuk itu segeralah mengkaji ulang kebijakan yang telah diterbitkan. (Jhon Herman)
