Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget saat mengetahui jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia masih sangat rendah. Menurutnya, jumlah mereka bahkan tidak mencapai satu persen dari total penduduk berusia produktif di Tanah Air.
“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga,” kata Jokowi di Surabaya pada Senin, 15 Januari 2024. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sambutannya di Konvensi ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia yang disiarkan langsung di youtube Sekretariat Presiden hari ini.
Jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia, kata Jokowi, masih berada di angka 0,45 persen dari jumlah total penduduk produktif berusia 15-64 tahun. Menurutnya, angka itu sangat jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang memiliki angka 2,43 persen.
“Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya kecil, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan,” ucap Jokowi. Dia berujar hal tersebut bahkan lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan negara maju yang memiliki persentase lulusan S2 dan S3 hingga 9,8 persen.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 187,2 juta jiwa pada 2020. Jika menghitung rasio yang dikatakan Jokowi hanya 0,45 persen, maka jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia hanya 842 ribu berbanding dengan ratusan juta lainnya.
Maka dari itu, Jokowi menyatakan akan segera mengadakan rapat untuk mengambil kebijakan agar bisa mengejar ketertinggalan tersebut. “Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen ini,” ucapnya.
Jokowi menyatakan belum tahu dari mana pemerintah bisa mendapatkan anggaran untuk menambah lulusan S2 dan S3 di Indonesia. “Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis,” kata Jokowi.
Kepala Negara menyampaikan hal tersebut tetap harus dilakukan di tengah tekanan berat fiskal Indonesia. Alasannya, kata dia, karena sumber daya manusia akan menjadi kunci kemajuan saat terjadi bonus demografi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Jokowi pun menyatakan keinginannya untuk menambah dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal itu, dia berujar, harus dilakukan agar dapat meningkatkan rasio lulusan S2 dan S2 di Indonesia.
Jokowi mengungkapkan bahwa dana LPDP sudah jauh meningkat dari Rp 1 triliun saat pertama dibuka hingga menjadi Rp 139 triliun pada 2023. Dia mengatakan jumlah penerima beasiswa LPDP juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal dibuka. “Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang,” ucapnya.
